Friday, November 10, 2017

Menjaga Kerukunan Agama, Menjaga Keutuhan Bangsa

MENJAGA KERUKUNAN AGAMA, MENJAGA KEUTUHAN BANGSA
Oleh Dr. Ahmad Najib Burhani*

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Sidang Mahkamah Konstitusi yang berbahagia

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Penduluan
Saya ingin menegaskan terlebih dahulu bahwa kesaksian saya dalam sidang ini bukanlah untuk melakukan pembelaan terhadap Ahmadiyah. Saya bersedia hadir menjadi saksi ahli karena menginginkan pasal-pasal dalam UU No. 1/PNPS/1965 itu tidak disalah artikan dan disalahgunakan. Kalaulah ada bagian yang menyangkut Ahmadiyah, yang saya lakukan bukan sebuah pembelaan, tapi menyampaikan apa yang saya tahu tentang komunitas keagamaan ini. Ada tiga hal utama yang ingin saya sampaikan di sini: 1) Beberapa kesalahpahaman kita tentang Ahmadiyah, 2) Pendefinisian penodaan agama dan ancaman diskriminasi terhadap berbagai kelompok agama, termasuk NU dan Muhammadiyah, jika tidak ada penafsiran bersyarat terhadap beberapa pasal dalam undang-undang aquo, dan 3) Memahami posisi minoritas agama.

Kesalah-pahaman dan Stereotype tentang Ahmadiyah
Majelis hakim yang mulia!
Saya sudah mengkaji dan meneliti tentang Ahmadiyah ini bukan hanya dalam hitungan hari atau minggu atau bulan, tapi sudah beberapa tahun. Paling tidak, sudah tujuh tahun secara serius saya mengkaji gerakan ini. Saya tidak hanya mendatangi satu lokasi tempat komunitas ini berada, tapi saya hadir di beberapa tempat: ke pusat JAI di Parung; desa Manis Lor, Kuningan, yang lebih dari separuh penduduknya adalah Ahmadi; Transito di Mataram, NTB, tempat warga Ahmadiyah menjadi pengungsi selama lebih dari 10 tahun sejak rumah-rumah mereka dihancurkan; ke Pandeglang dan Cikeusik, tempat tiga anggota Ahmadiyah dibunuh; ke Bandung, Surabaya, Medan, Praya, Cirebon, dan beberapa tempat lain dimana Ahmadiyah menghadapi kesulitan menjalankan keyakinannya. Saya juga hadir pada jalsa salana (pertemuan tahunan) yang diadakan oleh Ahmadiyah Jakarta, Yogyakarta, dan Tangerang

Di luar Indonesia, saya datang ke komunitas Ahmadiyah di Texas, AS, Manchester, Inggris, Jepang, dan Singapura. Satu pengalaman yang sangat penting, saya ikut Jalsa Salana di Qadian, India, tempat kelahiran Ahmadiyah, dimana saya tinggal atau menginap di Dar al-Masih atau rumah Mirza Ghulam Ahmad selama 10 hari. Terakhir, saya sudah bertemu dan berdialog langsung dengan khalifah Ahmadiyah ke-5, Mirza Masroor Ahmad, yang saat ini memimpin gerakan ini. Berdasarkan pengalaman itu, saya ingin menunjukkan beberapa hal yang kurang pas dalam pandangan kita selama ini terhadap Ahmadiyah, kesalahpahaman saya terutama, sebagai bagian dari umat Islam non-Ahmadiyah. Kesalahpahaman yang sering melahirkan prejudice dan tuduhan terhadap komunitas ini.

Pertama, tentang tuduhan ibadah haji Ahmadiyah. Memang ada tempat-tempat tertentu di Qadian yang mendapat perlakuan khusus, atau katakanlah sebagai tempat suci (sacred space), seperti Minaratul Masih, Masjidil Aqsa, Masjid Mubarak, Bahishti Maqbarah, dan Darul Masih. Namun demikian, ketika membahas tentang tempat suci, orang sering menyalahartikan antara tempat suci dan tempat ibadah haji. Lebih jelasnya, terdapat sikap yang mendua dari sebagian kita umat Islam berkaitan dengan ibadah haji orang Ahmadiyah. Pada satu sisi, mereka sering dituduh memiliki tempat ibadah haji sendiri yang berbeda dari umat Islam lain, yaitu di Qadian, India. Namun pada sisi lain, ketika orang Ahmadiyah hendak melaksanakan rukun Islam kelima, berhaji ke Baitullah di Makkah, beberapa orang menghambat pendaftaran mereka.

Saya sudah hadir di tempat-tempat itu semua dan menyaksikan bahwa yang mereka lakukan bukanlah seperti bayangan orang bahwa mereka melakukan haji. Tidak ada ketentuan waktu untuk berkunjung, tidak ada ketentuan urutan beribadah, dan tidak ada ritual yang baku. Itu lebih mirip ziarah ke tempat suci, seperti ziarah ke makam Wali Songo dalam tradisi kita. Qadian memang menjadi salah satu tempat istimewa atau tempat yang perlu dikunjungi oleh jemaah Ahmadiyah. Sama halnya dengan pengikut Syiah melihat Qum dan Karbala sebagai tempat untuk melakukan ziarah spiritual. Qadian adalah tempat kelahiran Ahmadiyah, tempat terjadinya berbagai peristiwa penting dalam komunitas ini. Namun demikian, Qadian bukanlah tempat berhaji dan berkunjung ke tempat ini tidak dianggap sebagai ibadah pengganti haji.

Kedua, tentang kitab suci Ahmadiyah. Ada beberapa buku yang beredar di sekitar kita yang menyebutkan bahwa kitab suci orang Ahmadiyah adalah Tazkirah, bukan Al-Qur’an. Saya sudah membaca buku-buku Ahmadiyah, tidak ada yang menyebutkan kitab sucinya adalah Tazkirah. Saya datang ke rumah-rumah dan masjid-masjid Ahmadiyah, yang saya temukan adalah Al-Qur’an, bukan Tazkirah. Saya datang ke perpustakaannya di Qadian yang ketika itu sedang ada penulisan mushhaf Al-Qur’an. Sekali lagi Al-Qur’an, bukan Tazkirah. Tentu saja ada beberapa individu yang memiliki Tazkirah dan beberapa kantor Ahmadiyah juga memiliki itu. Tapi itu bukan kitab suci. Sama seperti pembedaan antara tempat suci dan tempat ibadah haji di atas, perlu pula dibedakan makna “suci” dalam Tazkirah dan kitab suci Al-Qur’an. Itu tidak memiliki makna sama dan tidak berada pada level yang sama.

Ketiga, tentang keyakinan Ahmadiyah mengenai Mirza Ghulam Ahmad. Ini yang paling kontroversial. Ketika saya di Qadian, kamar yang saya tempati berada di atas kamar yang dulu ditempati oleh Mirza Ghulam Ahmad. Bukan persis di atasnya, mungkin 10 meter sebelah utara dari kamar tempat lahir Ghulam Ahmad. Saya datang ke kamar tempat Ghulam Ahmad dilahirkan, kamar tempat ia sering berdoa, kamar tempatnya sering menghabiskan waktu untuk menulis. Saya ikut sholat di Masjid Mubarak dan Masjid al-Aqsa yang cukup keramat dan bersejarah bagi warga Ahmadiyah. Saya mengamati, apakah orang Ahmadiyah telah menempatkan Ghulam Ahmad lebih tinggi dari Nabi Muhammad? Apakah Ghulam Ahmad disanjung lebih tinggi dari Nabi Muhammad? Setahu saya, itu tidak terjadi. Sanjungan dan pujian yang dilakukan di tempat-tempat itu adalah kepada Nabi Muhammad.[1]

Di pagi dan sore hari, saya sering duduk tak jauh dari makam Mirza Ghulam Ahmad. Selama berjam-jam dalam beberapa hari secara berturut-turut. Saya memperhatikan dan mengamati pengikut Ahmadiyah dari berbagai negara yang berkunjung ke tempat itu. Apakah ada yang aneh dari mereka? Apakah ada yang menyembah atau memuja berlebihan terhadap Mirza Ghulam Ahmad? Tidak ada yang mulia. Tidak ada pemujaan berlebihan. Tidak ada yang menangis keras-keras. Tidak ada yang mengambil tanah untuk jimat. Tidak ada yang menaruh bunga. Tidak ada yang melempar koin. Tidak seperti bayangan kita bahwa mereka memuja berlebihan terhadap Mirza Ghulam Ahmad. Bisa jadi, sikap orang Ahmadiyah ketika berkunjung ke makam Ghulam Ahmad tak ada apa-apanya dibanding dengan sikap orang NU ketika berkunjung ke makam Gus Dur di Jombang.

Majelis hakim yang mulia!
Saya menyaksikan sendiri bagaimana orang Ahmadiyah beribadah; dalam berpuasa dan menjalankan sholat. Sebagai orang yang separuh pendidikannya ditempuh di pesantren dan separuhnya dalam pendidikan Barat, saya merasa seperti orang sekuler di hadapan orang-orang Ahmadiyah. Saya tidak bisa menonjol-nonjolkan, melebih-lebihkan atau mengurangi tentang Ahmadiyah. Sebagai peneliti, saya memiliki kode etik untuk tidak berbohong dalam melakukan penelitian dan menyampaikan hasilnya. Saya bisa saja salah, namun saya tak boleh berbohong.

Pendefinisian Penodaan Agama dan Diskriminasi
Majelis hakim yang mulia!
Saya belajar tentang berbagai Undang-Undang terkait HAM (Hak Asasi Manusia), Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, tentang kebebasan beragama, dan sebagainya. Sudah 13 tahun saya menjadi pelajar dan peneliti di beberapa negara; di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jepang, dan sekarang di Singapura. Saya sudah menulis sejumlah makalah tentang Ahmadiyah yang terbit di berbagai jurnal internasional ternama, termasuk yang terkait teologi atau akidah Ahmadiyah yang sering diperdebatkan dan juga terkait berbagai fatwa tentang Ahmadiyah.[2] Tapi untuk kali ini, saya tinggalkan itu semua. Saya berharap kita berbicara dengan hati, bukan mencoba untuk saling mengalahkan. Saya sudah agak lelah dengan perdebatan teologis itu. Saya ingin mengetuk hati saya sendiri sebagai bagian dari mayoritas umat Islam Indonesia.

Saya juga sudah menulis makalah tentang ketertiban umum dan penodaan agama dengan logika dan argumen-argumen akademis yang cukup detail. Sekali lagi, kali ini ini saya ingin meninggalkan itu semua. Jika bapak-ibu tertarik membacanya, silahkan meminta ke pengacara. Saya sudah menyerahkan kepadanya. Untuk sementara saya hanya ingin mengetuk hati saya sendiri dan mengajak kita semua kembali ke hati, sebagai manusia, sebagai umat yang bersaudara, dan kemudian merenungkan apa dan siapa yang benar-benar menghina agama.

Ada beberapa hal yang sering disebut sebagai penodaan atau penistaan agama. Ketika sebuah koran di Denmark, Jyllands-Posten, memuat kartun-kartun tentang Nabi Muhammad pada 30 September 2005, orang menyebutkan itu sebagai pelecehan agama. Demikian juga dengan koran Perancis Charlie Hebdo yang sering memuat poster dan kartun anti-agama. Geert Wilders dari Belanda dengan film Fitna-nya juga memberikan eksplorasi dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berbeda dari penafsiran umumnya. Di Indonesia, kelahiran undang-undang ini juga terkait dengan kegiatan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang anti-agama dan merongrong kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah kita hendak menyamakan apa yang dilakukan oleh Ahmadiyah dengan itu semua? Saya tidak tega jika kita hendak melakukan itu. 

Perbedaan penafsiran tidak bisa dimaknai sebagai penodaan. Jika tidak diberi penafsiran bersyarat, maka pasal ini bukan hanya mengenai Ahmadiyah, tapi juga kelompok agama lain. Bulan lalu (Oktober 2017), terdapat pelarangan pendirian masjid dan bahkan pembakaran tiang Masjid At-Taqwa Samalanga, Bireun, Aceh. Ini bukan Masjid Ahmadiyah, tapi Muhammadiyah. Mengapa? Karena Muhammadiyah di sana dianggap memiliki pandangan keagamaan yang berbeda dari masyarakat. Muhammadiyah dianggap bukan Ahlussunnah Waljamaah. Itu yang tertulis resmi dari pihak-pihak berwenang di Aceh. Muhammadiyah dituduh Wahabi yang menyimpang dari keyakinan pada umumnya.

Mari kita bayangkan, jika ada kelompok yang tidak toleran terhadap slametan dan tradisi keagamaan yang selama ini dipraktekkan oleh kelompok NU, lantas tiba-tiba kelompok ini berkuasa di negeri ini, maka NU akan dianggap sesat, melakukan penafsiran agama yang menyimpang dari Islam. Kelompok seperti ini benar-benar ada, bukan hanya dalam imajinasi kita, tapi berada di tengah-tengah masyarakat kita. Keberadaan mereka bukan khayalan semata. Mereka ini aktif berteriak-teriak. Maka bangunan keagamaan kita bisa runtuh dengan sikap mereka, dengan bersenjatakan pasal-pasal ini. Ada kelompok agama di Jawa Tengah yang sangat benci terhadap NU dan bahkan berkali-kali menuduhnya sesat. Bukan di abad lampau, tapi saat ini. Jika kelompok ini atau yang seperti ini menjadi bagian dari penguasa, maka dengan menggunakan pasal-pasal dari undang-undang ini mereka bisa menuduh NU telah melakukan penodaan agama.

Penutup
Majelis hakim yang mulia!
Saya bagian dari bapak dan ibu semua. Saya lahir dan besar dalam lingkungan NU, dari orang tua yang merupakan kiai kampung, yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengajar Islam di kampung. Saya mengikuti pendidikan agama di madrasah dan pesantren sejak TK hingga Madrasah Aliyah atau SMA. Ketika kuliah S1 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya mulai menjadi aktivis Muhammadiyah dan sekarang merupakan wakil ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah. Model keberagamaan saya adalah bagian dari yang bapak dan ibu ikuti. Saya adalah bagian dari kelompok mainstream di Indonesia. Tapi mari kita, sebentar saja, merasakan menjadi Ahmadi, yang ingin diperbolehkan beribadah dan menundukkan diri kepada Allah.

Dalam pengadilan-pengadilan, kita sering disuguhi dengan berbagai argumen yang pelik dan brilian, namun ada sesuatu yang kadang terlewatkan, yaitu hati kita. Dalam salah satu sabdanya, Nabi Muhammad menganjurkan pengikutnya untuk meminta fatwa atau keputusan kepada hati, istafti qalbak. Tidak banyak yang dituntut oleh Ahmadiyah, mereka hanya minta untuk diperbolehkan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Mereka ingin menyembah dan memuja Allah di rumah mereka. Apakah kita tega melarang itu? Terus-terang, jika ternyata Ahmadiyah itu sesat, maka tidak usah dilarangpun mereka akan hancur sendiri.[3] Tanpa SKB atau regulasi lain, Ahmadiyah pasti ditinggalkan orang, jika ternyata kelompok ini memang sesat.[4] Ahmadiyah hanya menuntut bisa berdoa di tempat ibadahnya. Karena itu yang mulia, mohon berikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap pasal 1, 2, dan 3 dalam UU No. 1/PNPS/1965. Mohon berikan penafsiran konstitusional bersyarat seperti yang diminta oleh para pemohon.
-oo0oo-

Jakarta, 7 November 2017



* Makalah saksi ahli yang disampaikan pada sidang ke-6 dalam Judicial Review UU No. 1/PNPS/1965 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Selasa, 7 November 2017.
[1] Barangkali, cara orang Ahmadiyah menghormati Mirza Ghulam Ahmad itu tidak sebanding dengan cara sebagian orang Syi’ah menghormati dan mengagungkan Ali bin Abi Thalib.
[2] Seperti yang Bapak dan Ibu pahami, fatwa itu adalah pandangan ulama. Sifatnya tidak mengikat. Ada beberapa fatwa yang tidak banyak ditaati, termasuk fatwa dari MUI. Misalnya, fatwa tentang larangan merokok dan memilih presiden perempuan.
[3] Klaim Ahmadiyah bahwa non-Ahmadi itu sesat adalah sama dengan klaim kita bahwa yang selamat itu hanya Ahlussunnah wal Jamaah. Selain Ahlussunnah adalah sesat. Dengan klaim itu maka Syiah dianggap sesat, Wahabi sesat, dan Ahmadiyah sesat. Mengapa kita boleh melakukan klaim sementara mereka tidak? Perdebatan tentang keimanan seperti ini sangat panjang, jika tidak tak mau disebut tak berujung. Kita percaya dengan Isra’ Mi’raj, tapi kita tak sepakat apakah Nabi ber-mi’raj dengan jasad atau fisiknya atau ruhnya saja. Bagi non-Muslim, peristiwa itu bisa jadi dianggap kebohongan. Orang Ahmadiyah percaya bahwa Nabi Isa AS itu sudah wafat, tapi orang Islam lain berbeda pandangan dengan itu. Peran negara bukan pada soal teologi ini, bukan menentukan benar atau salah keyakinan seseorang, tapi menjaga ketertiban umum.
[4] Sekadar informasi, salah satu korban Cikeusik itu adalah orang yang baru menjadi Ahmadiyah setelah penyerangan Parung. Apa yang terjadi saat ini, pada satu sisi adalah menjadikan Ahmadiyah korban. Namun pada sisi lain, membuat orang tahu tentang Ahmadiyah.

Thursday, November 2, 2017

‘They are not Muslims’: A critical discourse analysis of the Ahmadiyya sect issue in Indonesia


Author: Andi Muhammad Irawan
Edition/Format: Article Article
Publication: Discourse & Society, v28 n2 (3/2017): 162-181
Abstract
This article examines discourse presentations of the Ahmadiyya sect (a self-defined sect of Islam) as created in texts produced by the Islamic Defender Front (Front Pembela Islam/the FPI). The FPI considers Ahmadiyya to be a deviant sect because the sect recognises its founder, Mirza Ghulam Ahmad, as a new prophet of Islam after Prophet Muhammad. This teaching is in sharp contradiction to the belief of the majority of Muslims who believe that Muhammad is the seal of prophethood. This study aims to reveal the discourse strategies employed and discourse topics presented by the FPI in its written and spoken texts when presenting Ahmadiyya. The data analysed are two speeches delivered and two articles written by the FPI’s chairman, Habib Rizieq Shihab. The critical discourse analysis (CDA) theoretical framework employed in this study is based on Van Dijk’s ‘ideological square’, namely positive self- and negative other presentations. The findings of the study reveal that Ahmadiyya is depicted negatively as ‘the non-believers of Islam’, ‘the hijacker of Islam’, ‘the enemy of Islam’, and ‘the traitor/betrayer of Islam’, while Shihab has portrayed the FPI as ‘the tolerant Islamic group’
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0957926516685462

Tuesday, August 22, 2017

Neither Insider nor Outsider: Crossing Boundaries in the Study of Religious Minorities in Indonesia


Date : 24 Aug 2017
Time : 16:00 - 17:30
Venue : Asia Research Institute, Seminar Room AS8 Level 4, 10 Kent Ridge Crescent, Singapore 119260 National University of Singapore @ KRC

CHAIRPERSON
Dr Amelia Fauzia, Asia Research Institute, National University of Singapore

ABSTRACT
Who is more authoritative in researching certain religious minorities, insider or outsider? How to apply the concept of ‘detachment’, ‘neutrality’, and ‘bracketing’ in studying religious groups officially declared by majority of ulama and mainstream religious organizations as deviant cults like Ahmadiyah and Lia Eden? And how would the various concepts, methods, and scientific theories, such as ‘going native’ and ‘participant observation’ be applied in the field? How to negotiate between faith and science, our identity as part of religious mainstream and orthodox group in studying communities deemed ‘heretic’? How does our identity as a non-Ahmadi affect our research and judgment about Ahmadiyah? This paper intends to discuss the author’s experience in studying Ahmadiyah, in applying various theories and academic principles in the study of this community, and how to behave towards individual conflicts and controversies surrounding Ahmadiyah issues. This paper is based on seven-year experience of living with, studying, and participating in the activities of Ahmadiyah in Indonesia, Singapore, Japan, India, England, and the United States.

ABOUT THE SPEAKER
Ahmad Najib Burhani is senior researcher at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Jakarta and visiting fellow at ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapore. He received his PhD in Religious Studies from the University of California-Santa Barbara, USA. During the last year of his study, he won the Professor Charles Wendell Memorial Award from UCSB for the academic achievement in the field of Islamic and Middle Eastern Studies. His academic interests include religious minorities in Islam, urban mysticism, and religious movements in Southeast Asia.

REGISTRATION
Admission is free. We would greatly appreciate if you click on the "Register" button above to RSVP.
CONTACT PERSON(S)
Minghua TAY

Link
https://ari.nus.edu.sg/Event/Detail/010933f6-93af-4888-9160-98b5b015c2b1


Sunday, August 6, 2017

‘They are not Muslims’: A critical discourse analysis of the Ahmadiyya sect issue in Indonesia

This article examines discourse presentations of the Ahmadiyya sect (a self-defined sect of Islam) as created in texts produced by the Islamic Defender Front (Front Pembela Islam/the FPI). The FPI considers Ahmadiyya to be a deviant sect because the sect recognises its founder, Mirza Ghulam Ahmad, as a new prophet of Islam after Prophet Muhammad. This teaching is in sharp contradiction to the belief of the majority of Muslims who believe that Muhammad is the seal of prophethood. This study aims to reveal the discourse strategies employed and discourse topics presented by the FPI in its written and spoken texts when presenting Ahmadiyya. The data analysed are two speeches delivered and two articles written by the FPI’s chairman, Habib Rizieq Shihab. The critical discourse analysis (CDA) theoretical framework employed in this study is based on Van Dijk’s ‘ideological square’, namely positive self- and negative other presentations. The findings of the study reveal that Ahmadiyya is depicted negatively as ‘the non-believers of Islam’, ‘the hijacker of Islam’, ‘the enemy of Islam’, and ‘the traitor/betrayer of Islam’, while Shihab has portrayed the FPI as ‘the tolerant Islamic group’

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0957926516685462

Friday, August 4, 2017

Islamisation as Legal Intolerance: The Case of GARIS in Cianjur, West Java

Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies - ISSN: 0126-012X (p); 2356-0912 (e) Vol. 54, no. 2 (2016), pp.393-425, doi: 10.14421/ajis.2016.542.393-425

Ratno Lukito

Abstract


In its endeavour, Islamization projects done by some Muslim organisations in Indonesia can lead to certain treats of intolerance, especially to those rejecting the missions wrought about in the movements. Using qualitative approach, this paper tries to analyse the legal Islamization programs undertaken by Gerakan Reformis Islam (GARIS) in Cianjur, West Java, since their inception in early 2001 and its inclination to various intolerant attitudes towards others. The movement of Islamization is probed on the basis of the three main GARIS projects, namely, reviewing the draft of Indonesian penal law, engaging contra-Christianization movements and the struggle against Ahmadiyah. Describing the movement, one will see how the idea of legal Islamization is carefully and persistently moulded in the field to make it so fluid and adequate to accomplish a purpose. What seems appearing in this phenomenon is not a theoretical legal quandary but more a political one, as legal Islamization is in its practice more sensed as a political movement than that of law.
[Dalam praktiknya, gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh beberapa organisasi Islam di Indonesia dapat memunculkan tindakan intoleransi, utamanya hal itu menimpa mereka yang menolak gerakan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, paper ini berusaha untuk menganalisis program-program Islamisasi hukum yang dilakukan oleh Gerakan Reformis Islam (GARIS) di Cianjur, Jawa Barat sejak mula berdirinya organisasi ini di awal 2001 dan kecenderungannya kepada perilaku intoleransi kepada kelompok lain. Gerakan Islamisasi dari GARIS ini dikaji berdasarkan pada tiga program mereka yang paling utama yaitu: usulan perbaikan terhadap draf amandemen hukum pidana Indonesia, gerakan perlawanan terhadap kristenisasi, dan perlawanan terhadap kelompok Ahmadiyah. Melalui kajian yang mendalam terhadap organisasi ini, kita dapat melihat bagaimana program Islamisasi hukum tersebut dilakukan dengan kesungguhan di lapangan sehingga dapat meraih hasil sesuai dengan yang dicanangkan. Apa yang dapat kita lihat dari fenomena ini sejatinya bukanlah pergumulan teori hukum namun lebih sebagai perhelatan politik, karena pada praktiknya gerakan Islamisasi hukum itu lebih menonjol sisi gerakan politiknya ketimbang hukumnya.]

http://www.aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/54206/281

Friday, July 28, 2017

Menjawab Tuduhan tentang Ibadah Haji Ahmadiyah

Ahmad Najib Burhani*

Jonathan Z. Smith dalam bukunya To Take Place: Toward Theory in Ritual (1987) menyebutkan bahwa sebuah tempat itu menjadi suci sebetulnya bukan karena tempat itu pada dasarnya suci. Ia berubah statusnya menjadi suci karena ada peristiwa sejarah tertentu atau fenomena tertentu yang membuatnya dianggap sebagai tempat suci. “There is nothing that is inherently sacred or profane. These are not substantive categories, but rather situational ones. Sacrality, is above all, a category of emplacement” (Smith 1987, 104). Singkatnya, tidak ada tempat di muka bumi ini yang secara inheren, intrinsik, dan substantif suci atau tidak suci. Manusialah yang membuatnya menjadi suci. Ia menjadi suci karena ada proses tertentu seperti dikunjungi atau menyimpan relik dari orang yang dipandang suci atau pernah terjadi peristiwa keagamaan yang bersejarah di tempat itu.

Pandangan Smith di atas berbeda dari beberapa penganut agama yang meyakini bahwa sebuah tempat itu disebut sebagai tempat suci karena esensinya memang suci. Sebelum ia ditemukan sebagai tempat suci dan dikunjungi banyak orang untuk beribadah, ia sudah menyimpan elemen-elemen kesucian. Seperti dijelaskan oleh Mircea Eliade dalam The sacred and the profane: The nature of religion (1987) dan Joel P. Brereton dalam tulisannya di The encyclopedia of religion yang berjudul “Sacred space” (1987), sebuah tempat itu tak bisa secara asal atau semaunya sendiri menjadi tempat suci. “Objectively, and not only subjectively, a sacred place is different from the surrounding area, for it is not a place of wholly human creation or choice. Rather, its significance is grounded in its unique character, a character that no purely human action can confer on it” (Brereton 1987, Vol. 12:526). Pendeknya, tempat suci itu biasanya berbeda dari tempat-tempat di sekitarnya. Ia memiliki karakter yang unik yang terjadi karena keterlibatan kekutan lain di luar manusia.

Pandangan Smith, Eliade, dan Brereton itu kiranya cukup untuk mewakili dua pandangan yang berseberangan tentang tempat suci dan bagaimana kesucian sebuah tempat itu terbentuk. Penulis cenderung pada pandangan Smith, bahwa tidak ada tempat yang pada asalnya telah suci. Beberapa tempat menjadi suci karena Tuhan telah memilihnya atau menjadikannya menjadi tempat suci serta menyebutkan kesucian tempat itu melalui wahyu yang diturunkan kepada para rasul-Nya. Pada kasus lain, sebuah tempat dianggap suci karena diyakini bahwa Tuhan bersemayam di tempat itu atau pernah dalam suatu waktu Tuhan menunjukkan dirinya kepada manusia di tempat itu. Atau, suatu tempat menjadi suci karena telah melalui prosesi penyucian melalui upacara keagamaan.

Sebelum masuk ke pembahasan tentang tempat suci Ahmadiyah, perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan tempat suci di sini berbeda dari tempat ibadah biasa seperti masjid atau geraja. Diskusi kita mengacu kepada tempat suci yang memiliki makna khusus. Beberapa tempat suci Ahmadiyah yang akan dibahas diantaranya adalah Dar al-Masih (rumah tempat lahir dan tempat tinggal Mirza Ghulam Ahmad), Ludhiana (tempat bai’at Ahmadiyah yang pertama), Hoshiarpur (tempat berkhalwat Ghulam Ahmad dimana ia menerima wahyu tentang akan lahirnya Muslih Mau’ud Mahmud Ahmad), Bahishti Maqbarah (pekuburan Ghulam Ahmad dan para pengikut setia jemaah), Masjid Mubarak (masjid yang dibangun oleh Ghulam Ahmad), Masjid al-Aqsa (masjid yang dibangun ayah Ghulam Ahmad dan diyakini sebagai masjid al-Aqsa sebagaimana disebut dalam Al-Qur’an), Minaratul Masih (menara yang menjadi simbol turunnya al-Masih), Baitut Du’a (tempat Ghulam Ahmad berdo’a), Baitul Fikr (tempat Ghulam Ahmad menulis buku-bukunya), dan sebagainya. 

Berdoa di makam Mirza Ghulam Ahmad di Qadian, India (doc. Najib Burhani)

Ketika membahas tentang tempat suci, orang sering menyalahartikan antara tempat suci dan tempat ibadah haji atau tempat melaksanakan rukun Islam. Atau lebih jelasnya, terdapat sikap yang mendua dari beberapa kalangan Islam berkaitan dengan ibadah haji orang Ahmadiyah. Pada satu sisi, mereka sering dituduh memiliki tempat ibadah haji sendiri yang berbeda dari umat Islam lain, yaitu di Qadian, India. Namun pada sisi lain, ketika orang Ahmadiyah hendak melaksanakan rukun Islam kelima, berhaji ke Baitullah di Makkah, beberapa orang menghambat pendaftaran mereka. Hambatan untuk mendaftar haji ini, misalnya, dialami oleh anggota Ahmadiyah di Manis Lor.

Karena itu, tulisan ini akan secara singkat membedakan beberapa kata kunci yang terkait tema ini, yaitu: haji, umrah, tempat suci, ziarah spiritual, dan pilgrimage. Haji itu memang satu bentuk dari pilgrimage karena istilah pilgrimage biasa dipakai untuk menyebut beragam ziarah spiritual. Namun dalam Islam, haji itu berbeda dari umrah dan berbeda pula dari kunjungan ke masjid al-Aqsa di Palestina serta ziarah walisongo. 

Pendeknya, pilgrimage dalam Islam itu bisa dibagi dalam beberapa kategori: Pertama, pilgrimage yang wajib dan menjadi salah satu dari rukun Islam. Inilah yang disebut dengan haji. Ia hanya dijalankan pada bulan tertentu yaitu Dzul Hijjah, dan memiliki prosesi ritual yang sudah baku. Ia memiliki syarat, wajib, dan rukun dalam menjalankannya. Di dalamnya ada wuquf di Arafah, thawaf, sa’i, melempar jumrah, dan sebagainya. Haji merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang memiliki kemampuan. Tidak sempurna keislaman seseorang sebelum ia melaksanakan ibadah haji. Kedua adalah umrah atau haji kecil. Ia bisa merupakan bagian dari haji dan bisa juga menjadi ibadah atau kegiatan yang terpisah. Pelaksanaannya tidak terikat pada bulan tertentu meskipun ia memiliki beberapa ritual yang sudah distandarisasikan. Ketiga adalah ziarah spiritual ke tempat-tempat suci. Masing-masing kelompok dalam Islam memiliki tempat suci yang berbeda berdasarkan pada sejarah gerakan itu. Bagi Syiah, Qum dan Karbala adalah bagian dari tempat suci mereka dan berkunjung ke tempat-tempat itu memiliki nilai spiritual yang tinggi. Bagi orang NU (Nahdlatul Ulama), ziarah ke makam walisongo adalah tradisi yang sangat dianjurkan dan memiliki makna ruhani tinggi juga. 

Qadian memang menjadi salah satu tempat suci atau tempat yang perlu dikunjungi oleh jemaat Ahmadiyah. Sama halnya dengan pengikut Syiah melihat Qum dan Karbala sebagai tempat untuk melakukan ziarah spiritual. Qadian adalah tempat kelahiran Ahmadiyah, tempat terjadinya berbagai peristiwa penting dalam komunitas ini. Bukan hanya berkaitan dengan sejarah, beberapa tempat di Qadian dan sekitarnya juga berkaitan dengan doktrin teologis dalam jemaat Ahmadiyah, seperti Ludhiana (tempat bai’at pertama), Hoshiarpur (tempat Ghulam Ahmad bermeditasi atau uzlah), Minaratul Masih sebagai simbol turunnya al-Masih untuk kedua kalinya dalam wujud Ghulam Ahmad, dan Kashmir (yang dalam keyakinan Ahmadiyah menjadi lokasi Nabi Isa dikuburkan dan menjadi bukti bahwa Isa as itu sudah meninggal dunia sebagaimana nabi-nabi yang lain. Ia tidak tinggal di Lauh al-Mahfudz, di sisi Allah, sebagaimana diyakini oleh umat Islam Sunni). Namun demikian, Qadian bukanlah tempat berhaji dan berkunjung ke tempat ini tidak dianggap sebagai ibadah pengganti haji.

Minaratul Masih. Terlatak di samping Masjid al-Aqsa, Qadian, India. (Doc: Najib Burhani)

 Berbagai hal di atas diantaranya yang membedakan antara haji dan kunjungan ke tempat suci lain. Tempat suci umat Islam yang lain tidak berkaitan dengan rukun Islam. Bahkan ibadah di Madinah dan mengunjungi makam Nabi Muhammad di sana pun tidak termasuk bagian dari haji. Masjid al-Aqsa di Palestina juga tidak termasuk tempat suci yang wajib dikunjungi. Dan kembali dalam konteks Ahmadiyah, kunjungan ke berbagai tempat di Qadian itu posisinya dibawah kunjungan ke Makkah dan Madinah.

Pertanyannya sekarang adalah mengapa Qadian menjadi tempat yang istimewa bagi Ahmadiyah?
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilihat terlebih dahulu berbagai kegiatan yang dilakukan di berbagai tempat suci tersebut. Apa yang dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah di berbagai tempat suci di Qadian pada intinya adalah shalat dan berdoa. Tidak ada ritual khusus yang diwajibkan. Ketika berkunjung ke Bahishti Maqbarah dan berdoa di dekat makam Ghulam Ahmad, misalnya, mereka dilarang mengambil tanah karena ditakutkan akan menyebabkan syirik dengan menyembah Ghulam Ahmad.

Inti dari semua kunjungan ke tempat-tempat suci itu adalah mempelajari dan memahami perjuangan Ghulam Ahmad dalam memajukan Islam, merasakan suasana dan lingkungan dimana Ghulam Ahmad menghadapi beragam hambatan, dan menyaksikan sendiri tempat bai’at pertama, tempat kelahiran Ghulam Ahmad, tempatnya menulis puluhan buku, tempatnya bermeditasi, dan tempatnya menerima wahyu. Bagi jemaat Ahmadiyah, ziarah ke Qadian berarti belajar sejarah tentang kelahiran, perjuangan, bai’at pertama, tempat menerima wahyu, dan juga dakwah Ghulam Ahmad. Mereka seperti hadir langsung dalam khutbah-khutbahnya. Mereka menjadi direct audience atau orang-orang yang secara langsung menjadi sasaran dari khutbah tersebut. Mereka menjadi saksi dalam proses sejarah dari jemaat Ahmadiyah. Hal serupa juga yang dilakukan orang ketika berkunjung ke tempat suci lain, seperti ziarah walisongo. Yaitu, berdoa dan mengingat kembali kisaran sejarah berjuangannya menyebarkan Islam, serta me-refresh tentang apa saja yang telah diajarkan para wali tersebut. 

Bersama Maulana Muhammad Inam Ghaori (Nazir A’la Muslim Ahmadiyah India) di depan rumah Mirza Ghulam Ahmad (Doc: Najib Burhani)

Banyak orang yang sudah pernah membaca tentang tempat-tempat suci itu atau bahkan sudah menonton video dokumenter tentang Qadian atau tempat-tempat suci lain, namun hadir dan merasakan sendiri akan berbeda. Ia akan membuat seseorang lebih paham, merasakan getaran spiritual dan kehadiran Ghulam Ahmad di sisinya. Makanya, identitas seorang Ahmadi itu tidak akan sempurna sebelum hadir di Qadian. Demikian juga bagi peneliti gerakan ini, belum lengkap penelitiannya tentang Ahmadiyah jika belum pernah hadir dan merasakan getar, gerak dan aktivitas Ahmadiyah di kota kecil Qadian ini.

Jika dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah Qadian adalah tempat ibadah haji orang Ahmadiyah? Dalam definisi umat Islam tentang istilah haji, bukan makna harfiah haji sebagai pilgrimage, maka Qadian bukanlah tempat haji orang Ahmadiyah dan mereka tidak meyakini ini sebagai haji. Mereka percaya bahwa berkunjung ke Qadian bukanlah rukun Islam dan tidak menggugurkan kewajiban ibadah haji. Qadian adalah tempat bersejarah dan bernilai spiritual tinggi sebagaimana tempat-tempat suci lain. 

Melihat Masjid al-Aqsa & Minaratul Masih dari atap rumah Mirza Ghulam Ahmad di Qadian, India (Doc: Najib Burhani)

Namun demikian, ada dua proses yang bisa mengubah hal ini. Pertama, jika berbagai ibadah di Qadian itu diritualkan atau menjadi ritus dan tidak dikontrol, maka bisa saja orang menjadi meyakini bahwa ini adalah haji atau setara dengan haji atau menjadi pengganti haji. Jika seluruh proses ibadah di Qadian dipatenkan urutannya, waktunya, jumlah yang dikunjungi dan ibadah seseorang dianggap tidak sah jika tidak memenuhi seluruh prosesi atau mengunjungi destinasi yang telah ditentukan itu, maka ia akan menjadi haji. Jika, misalnya, ke Ludhiana dan Hoshiarpur menjadi wajib dan memiliki ibadah khusus di sana, maka ini akan mengarah pada pembentukan haji. Kedua, berkunjung ke Qadian bisa saja berubah menjadi pengganti ibadah haji atau setara dengan ibadah haji jika umat Islam terus-menerus menuduh seperti itu dan memaksa Ahmadi mengkuinya dan melarang atau menghalangi terus mereka berhaji ke Makkah.
-oo0oo-


*Peneliti Senior LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), pernah berkunjung dan mengikuti Jalsa Salana Ahmadiyah di Qadian, India pada Desember 2016.

https://geotimes.co.id/menjawab-tuduhan-tentang-ibadah-haji-ahmadiyah/