Wednesday, November 26, 2014

Khilafah Ahmadiyah sebagai Satu Model Penerapan Sistem Kekhilafahan di Era Kontemporer

Burhani, Ahmad Najib. 2014. "Khilafah Ahmadiyah sebagai Satu Model Penerapan Sistem Kekhilafahan di Era Kontemporer", in Komaruddin Hidayat (ed.), Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila. Bandung: Mizan, pp. 113-129.

Sejak IS (Islamic State, sebelumnya ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) atau ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant)) mendeklarasikan terbentuknya kekhilafahan baru bagi umat Islam dengan Abu Bakr al-Baghdadi (lahir 1971) sebagai khalifahnya pada 29 Juni 2014, isu tentang khilafah Islamiyah kembali ramai dibicarakan dan menjadi energi baru bagi beberapa kelompok yang selama ini mendukung khilafah. Sebelum IS, wacana dan upaya untuk mewujudkan khilafah telah dipromosikan secara massif oleh Hizbut Tahrir (HT) sejak 1953 dan Al-Qaeda sejak akhir 1980an sebagai pengganti dari sistem demokrasi yang dipandang oleh kelompok ini sebagai sistem tidak Islami. Meski ketiga kelompok itu sama-sama mempromosikan khilafah, namun masing-masing dari ketiga kelompok itu saling menentang kekhilafahan yang diusung kelompok lain.[1]

Sebagai sebuah sistem pemerintahan, khilafah telah hancur pada Maret 1924 setelah sistem ini berjalan lebih dari 13 abad semenjak wafatnya Nabi Muhammad tahun 632 Masehi. Namun sebagai wacana, gagasan untuk membangun kembali khilafah itu terus muncul dalam tubuh sebagian umat Islam. Tahun 2007 lalu, misalnya, Universitas Meryland mengadakan survey terhadap 4.384 orang Islam di empat negara (Maroko, Mesir, Pakistan, dan Indonesia). Salah satu pertanyaannya adalah pandangan mereka tentang khilafah. Mereka yang memberikan jawaban “sangat setuju” (agree strongly) dan “agak setuju” (agree somewhat) adalah sebagai berikut: Mesir (67%), Indonesia (49%), Maroko (71%), dan Pakistan (67%).[2] Selain HT dan Al-Qaida, salah satu promoter wacana khilafah adalah Abul A’la Maududi (1903-1979) yang, misalnya, menyebutkan bahwa khilafah adalah salah satu dari tiga prinsip politik Islam, yaitu tauhid, risalah (kenabian), dan khilafah (Maududi tt.; Liebl 2009, 373-4).[3]

Dalam wacana tentang khilafah ini, satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa kalau Ahmadiyah diakui sebagai bagian dari Islam, maka sistem kekhilafahan Islam itu sebetulnya tidaklah benar-benar hancur. Ini karena sebelum kekhilafahan Turki Utsmani dibubarkan oleh Mustafa Kemal Ataturk, pada tahun 1908 kelompok Ahmadiyah telah mendirikan kekhilafahan baru di India. Hanya saja, karena kelompok ini sering dipandang sebagai kelompok sesat dan di luar Islam, maka kekhilafahan Ahmadiyah sering tak diperhatikan oleh umat Islam lain.

Tulisan ini secara lebih khusus akan melihat sistem kekhilafahan Ahmadiyah dan sekilas perbedaannya dengan sistem kekhilafan Islam yang lain. Beberapa pertanyaan yang hendak dibahas dalam tulisan ini adalah: Bagaimana sistem khilafah Ahmadiyah itu terbentuk dan bagaimana cara memilih khalifah? Apa dasar otoritas dari khalifah dan apa batas kekuasaan yang dimilikinya? Apakah ada batasan masa kekuasaan dari seorang khalifah? Kekhilafahan Ahmadiyah, yang menjadi bahasan utama tulisan ini, diangkat untuk memberikan bayangan perbandingan tentang wujud dari sistem khilafah itu ketika diterapkan oleh kelompok Islam di masa kontemporer. Tentu saja akan terjadi berbagai variasi ketika sistem khilafah diterapkan oleh umat Islam yang berbeda, namun ada elemen yang sama dalam semua sistem khilafah, diantaranya adalah adanya bayangan tentang persatuan seluruh umat Islam dibawah satu khalifah dan adanya otoritas keagamaan yang luar biasa pada diri khalifah.




[1] Penolakan HT terhadap IS bisa dilihat di link ini: http://hizbut-tahrir.or.id/2014/07/26/bagaimana-sikap-ht-terhadap-khilafah-yang-diproklamirkan-isis/  (Diakases 1 September 2014). Hubungan IS dengan AL-Qaeda bahkan telah putus sama sekali sejak Februari 2014.
[2] “Muslim Public Opinion on U.S. Policy, Attacks on Civilians, and al Qaeda”. Versi online survey ini tersedia di http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/apr07/START_Apr07_quaire.pdf (Diunduh 25 Agustus 2014). Hasil ini tentu mengejutkan dan meragukan karena berdasarkan survey yang dilakukan oleh PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) UIN Jakarta pada 2010, pendukung Hizbut Tahrir, kelompok yang paling getol mengusung khilafah, di Indonesia itu hanya 0,4 persen (Bush 2012). Tentu saja harus dilihat bahwa pertanyaan yang diajukan oleh kedua survey itu memang berbeda; yang pertama tentang khilafah, yang kedua tentang HT. Pendukung khilafah belum tentu pendukung HT, tapi pendukung HT pasti menjadi pendukung khilafah.
[3] Intinya, menurut Maududi, dengan sistem khilafah tersebut maka otoritas manusia dalam politik di dunia ini sebetulnya hanya untuk mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Allah.
  



  







Friday, November 14, 2014

Conversion to Ahmadiyya in Indonesia: Winning Hearts through Ethical and Spiritual Appeals

SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia Vol. 29/3 (November 2014): 657-690.

DOI: 10.1355/sj29-3e

Ahmad Najib Burhani

Abstract

What is the manner in which Qadiani Ahmadiyya have propagated their beliefs and teachings to Indonesian Muslims and the factors that have attracted people to this movement and led them to convert to Ahmadiyya? What are the social implications of conversion? There is a perception that people’s receptiveness to Ahmadiyya is due mainly to its modernist character. But for Indonesians Qadiani’s most attractive feature is not its modernist stance, but rather its followers’ belief in the coming of the Messiah, its close knit organization and its sober and passionate missionaries. In contrast to members of the Lahore branch of Ahmadiyya, known for its rational tendency, members of the Qadiani branch have in their efforts at propagation of the faith emphasized their distinctive beliefs, such as the natural death of Jesus and the caliphate system. Qadiani Ahmadiyya has also tended to be a mystical movement whose members have a strong belief in supernatural experiences and dreams. They use these experiences and dreams to show God’s preference for them and God’s interference in human relationships, as when God sides with them.

Download article: https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2029

Tuesday, November 4, 2014

Heresy and authority: understanding the turn against Ahmadiyah in Indonesia

South East Asia Research, 22, 3, pp 1–00 doi: 10.5367/sear.2014.0216

Jacqueline Hicks

Abstract: 
This article adds to the literature explaining a rise in the levels of violence and intimidation against the Islamic sect Ahmadiyah in Indonesia. In contrast to approaches that stop at describing the actors or doctrinal differences involved, this article situates the anti-Ahmadiyah discourse in wider processes of maintaining or securing political and social authority. The author first describes how charges of heresy have historically served to consolidate state and political authorities. This analysis is then extended into the post-Soeharto landscape by showing how the charges of heresy against Ahmadiyah have supported fragments of the New Order state to claw back some of the authority lost after the 1998 political transition. Finally, the author situates this process in the context of increased competition among religious authorities. The implications of using such an approach are twofold: first, the Indonesian state’s role in the conflict is not defined only by its absence but also by its active involvement; and second, understanding the rise of conservative ulama as part of a wider process of an increase in many different voices weakens the claim that Indonesia is becoming more religiously conservative. The more general conclusion is that the role of academic writing should be to contextualize contemporary discourses of heresy by revisiting some of the methods used in classic
heresiology.

Keywords: heresy; religious authorities; Islam; Ahmadiyah (Ahmadiyya); Indonesia

Author details: Dr Jacqueline Hicks is a Researcher at Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), Reuvensplaats 2, 2311 BE Leiden, The Netherlands. E-mail: hicks.jacky@gmail.com; hicks@kitlv.nl.

Friday, October 31, 2014

State restrictions on the Ahmadiyya sect in Indonesia and Pakistan: Islam or political survival?

Australian Journal of Political Science
Volume 49, Issue 3, 2014

DOI:10.1080/10361146.2014.934656
Fatima Zainab Rahmana (Lake Forest College)
pages 408-422

Abstract
Indonesia and Pakistan have both adopted state policy that restricts the religious freedom of a minority heterodox sect, the Ahmadiyya, which is viewed by mainstream Muslims as a non-Muslim minority. This outcome is somewhat puzzling as there is a great discrepancy between the institutionalisation and formal privileging of the dominant religion – Islam – in the two Muslim majority states. I find that the similar outcome is attributable not to the institutionalisation of Islam in the state, but rather to the political survival needs of the regime, motivating it to adopt the policy demands of Islamist actors to repress the Ahmadiyya sect.

Keywords
Ahmadiyya sect, Indonesia, Islam, minorities, Pakistan, religious freedom

http://www.tandfonline.com.proxy.library.ucsb.edu:2048/doi/abs/10.1080/10361146.2014.934656#.VGfhK_mUd4k

Tuesday, October 21, 2014

A nation that is religious Indonesia, the Ahmadiyah, and the state's SARA echoes

by Bottomley, Daniel C., Ph.D., UNIVERSITY OF DELAWARE, 2014, 265 pages; 3631156

Abstract:
This study explores the Indonesian state's role in the constitution, renegotiation, and regulation of Islamic and Indonesian identities through the Ahmadiyah controversy. The Ahmadis (a small sect whose beliefs regarding the Islamic Prophethood diverge from mainstream Islam) provide a lens through which state actions and non-elite reactions can be critically engaged and understood in Indonesia's broader context and history. What it reveals is an Indonesian governing apparatus that continues to rely on SARA logics of discipline and control used under the authoritarian rule of Suharto despite Indonesia's post-authoritarian transformations in government and governing. Through three cases of these SARA echoes of the past, snapshots of Indonesian nationalism emerge as the state's evolving role in regulating Muslim identities in Indonesia and prosaic responses to the state can be better understood. Ultimately, the Ahmadi dilemma provides a partial glimpse into Indonesia's ongoing national evolution and the means through which the nation is reproduced and disciplined.

AdviserAlice D. Ba
SchoolUNIVERSITY OF DELAWARE
Source TypeDissertation
SubjectsPolitical Science
Publication Number3631156

http://gradworks.umi.com/36/31/3631156.html

Sunday, October 19, 2014

Government must act to halt growing discrimination against minorities: An interview with Zainal Abidin Bagir

Q: In your recent report on the state of religion in Indonesia, you worry about rising intolerance. How bad is it, and what forms does it take?
There are two critical issues, and they both involve bad regulations that lead to abuses against minorities. First, the 1965 law on the prevention of abuse and defamation of religion has encouraged certain religious groups to accuse minorities of ‘defaming’ their religion. Vigilante groups have organised violent protests against members of the ‘deviant’ Islamic sect Ahmadiyah in many places from 2005 onwards. The radical activist group Islamic Defenders Front (FPI) is the best known among them. Mainstream Islamic figures agree that Ahmadiyah is deviant, but they have not supported these attacks.
Other groups have launched court cases against minority religious groups. After the Constitutional Court upheld the law in 2010, allegations of defamation and deviancy have increased significantly. There were 11 court cases last year alone, compared with less than ten over the entire period between 1965 and 1998. As the criteria for being ‘deviant’ (sesat) widen, the target has expanded from mystical Javanese sects in 1965 (kebatinan) to Islamic groups much closer to the mainstream, such as Ahmadiyah and now Shi’a. I’m afraid the next target will be unorthodox sufi groups, as is already happening in Aceh.
Second, strict permission procedures for the erection of houses of worship have been exploited by the same groups to harass minorities. In our last report we discussed issues with churches in Aceh Singkil district. Two church cases closer to Jakarta are still prominent in the news: GKI Taman Yasmin in Bogor, and HKBP Filadelfia in Bekasi. In each case a growing religious community needs a larger house of worship, but a local majority resists that. Organised groups from outside have turned these cases into national issues. Until a few years ago such attacks were restricted to a few areas. They have now spread to others. Now it is not only churches. Mosques in some Muslim-minority areas have also become a problem, although to a lesser extent. This is what happens when the government fails to solve the problem: it spreads. This is very worrying. Instead of strong political will, we have seen one excuse after another for not taking it seriously.
If law is expected to transform society, the use of legal language such as ‘defamation’ or ‘deviance’ transforms society badly. Similar violent incidents have happened repeatedly in recent years. Some drag on and become much more difficult to solve. More than 100 Ahmadis have sought refuge in Mataram since 2006. Hundreds of Shi’a Muslims in Sampang have faced the same fate since 2012. Other potential conflicts are also not being handled well and threaten to escalate.
However, let us keep it in perspective. Terrorism and large-scale communal violence have receded because the government acted effectively. So if it were not for the two problems of defamation and houses of worship, we would not feel the situation is particularly bad. Indonesia is still more or less religiously harmonious in many places, and democracy is working.
Q: All the incidents you mention took place in provincial towns. Why is that?
Yes, not all of Indonesia is affected by these problems uniformly. West Java has had many problems with these two issues (though recently the police have brought some perpetrators to justice for attacks against Ahmadiyah). In 2012 Aceh saw significant defamation issues, leading to three deaths, and there were more problems with churches.
Q: Acts of intimidation against minority religious groups started with reformasi. First it was small radical groups like the FPI, but now much larger groups agree minorities are a problem. Politicians become afraid to act. What causes this escalation? Smart tactics by FPI? Intolerance among the broader public? Local governments seeking popularity in democratic Indonesia?
All the factors you mention play a role, but the main problem lies with local and central governments. It is very misleading to say, as our minister of religious affairs has several times, that these problems are only administrative. Law enforcement does not work. When local governments and security officials do not act it emboldens hardliners. I don’t think they are afraid to act, because sometimes they do and then we don’t read about it in the newspaper. But there is not enough incentive for them to act boldly on these two issues. It is not important enough to them. I heard that all the recent candidates for district head in Sampang, Madura, held similar views on what they would do about the Shi’ites. If any of them had defended the Shi’a community they felt it would set them apart from other candidates negatively. Interestingly, the incumbent in Sampang had been the boldest in speaking out against the Shi’a community, and he lost the election. So such an issue doesn’t always sell. And they forget that there is also a political risk in inaction.
Decentralisation has made local mayors, district heads and governors so powerful that they sometimes go against the central government. In the case of GKI Taman Yasmin in Bogor, even the President basically said he could not constitutionally be involved. He left it to the local leaders. This is true in non-religious issues too. At the same time, national political leaders tend to consider such concerns to be relatively minor. Religious freedom is not a popular issue among any of the parties in parliament. Even the dramatic attacks on the Ahmadis in Cikeusik and Shi’ites in Sampang only stayed in the headlines for a few days. This was not like the large-scale communal violence of some years ago. It did reach international forums, but somehow the government always got away with merely a normative response.
The fact that religious issues are not always effective politically can actually be positive. Religion may leverage your position a few points in local elections, but if you are weak in other points, it will not save you.  The unlikely victory of Jokowi and his non-Muslim, ethnic Chinese running mate Ahok in the Jakarta governor’s election proved that. They beat the incumbent Fauzi Bowo, who was supported by FPI, Rhoma Irama and other Muslim organisations using religious arguments. They were too strong on other points, so the religious attacks ultimately were ineffective.
The main issue is not intolerance but what we call the ‘management of diversity’. This involves central and local government policy, conflict prevention and resolution, and law enforcement. It also means doing more to deal with potential or imminent conflict between groups. We recommend avoiding legal or rights-based approaches as much as possible. Religious grievances since reformasi are more frequently framed in legal terms: for example, building permits for churches and the religious defamation law. Yet we have big problems enforcing the law, from the police level up to the Supreme Court—and not only on religious matters.
Moreover, our regulations, especially on defamation, are poor. The defamation law is old and bad, yet it is being used more and more. The regulation concerning houses of worship was improved slightly in 2006 but it still makes life difficult for minorities. It created an instrument called the Forum for Religious Harmony (FKUB) to resolve problems. There are now around 500 of them. With the exception of a number of such forums at the district and provincial level, they have not performed well and have sometimes caused new problems. This has happened despite some progressive new laws and a constitutional amendment that should have improved religious freedoms.
Rather than rights-based approaches, we recommend mediation. This already happens a lot. Yet it is not always done well because too often the victims have to pay the biggest price. But there are also success stories. We can develop our ability to mediate. Of course I do not say we should forget law, but changing bad laws has been a priority for so long that we forgot to strengthen our society’s capacity for mediation.
Q: In your report you say government leaders often blame the victims of religious intimidation rather than the perpetrators. They urge minority groups to move elsewhere, as if they had no right to live where they do. This would have been unimaginable under the New Order. Why is government today so much weaker?
First, the New Order was not that good either. The harmony was on the surface. Suharto decided who would be the victims—at different points of time they were the alleged communists, Muslims, Christians, and other groups. Transmigration was also a policy of relocation, sometimes by force, though for different reasons.
In any case, second, just as in other democratising countries, the government tends to be weak, or even has to be weakened to give more space for people. Decentralisation weakens central government power, to an extent that is not always clear. Sometimes the president finds this convenient. On things that do not matter much to him, he can be seen to be making compromises. In this case, democracy is not the explanation for his inaction, but an excuse. In cases like this, which have deteriorated because local governments are unable or unwilling to act, the president himself surely has to act.
Even international human rights institutions, such as the United Nation Human Rights Council, cannot force the government to act. Only a few countries have pressed Indonesia on its treatment of minorities and their questions did not go very far. They consider Indonesia’s human rights record is not bad overall.
Q: Other fragile democracies treat their minorities badly too. Burma's Rohingya, Pakistan's Christians/ Hindus/ Ahmadis, Iraq's Sunnis, Egypt's Copts. Minorities are particularly vulnerable at election time. Is this the dark side of democracy?
This shows that democracy should not only be about elections and other institutions. It also means better protection of minorities. With time, I think our democracy will mature. Indonesia’s democracy is better and more stable than those you mention, especially Pakistan and Iraq. Indonesia is more like India, Turkey and Senegal, which all show the success of building a democracy in a religious society. Of course more incidents force us to be more cautious. It is difficult to say that religion should not play a public role in a country like Indonesia. It has done so throughout our history and in my opinion it can continue to play roles in a democracy. But we worry about religious expression that leads to violence and discrimination.
Q: Is there a democratic way to solve this in the short term?  All the democratic solutions you mention in your report seem to be inadequate. You mention mediation, but acknowledge that in practice this often involves blaming the victims. You hope the central government will show more spine, but you know they have shown none the last few years because they are afraid of the voters.
We are now at the point of no turning back. There’s no alternative to democratic solutions. I am still optimistic that most of this is temporary. The problems are not uniformly widespread; in some places leaders have acted tough and kept minorities safe, and police have also done well; in other places budding conflicts have been solved or mitigated. People are not stupid. Democracy can give them ways to punish bad leaders. Our civil society is strong. That is what has saved Indonesia so far. But of course civil society’s strength has limits. If the government, both local and central, does not act to solve these problems immediately, I’m afraid they will grow like a cancer, and our life in Indonesia will be much more difficult.

Zainal Abidin Bagir directs the postgraduate Center for Religious and Cross-cultural Studies, Gadjah Mada University. He is one of the authors of the ‘Annual Report on Religious Life in Indonesia 2012’ (‘Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012’, http://crcs.ugm.ac.id/annual-report). He was interviewed by Gerry van Klinken.

http://www.insideindonesia.org/weekly-articles/stopping-intolerance

Saturday, October 18, 2014

Reading Ahmadiyah and Discourses on Freedom of Religion in Indonesia


Fuller, Andy. 2014. "Reading Ahmadiyah and Discourses on Freedom of Religion in Indonesia," in Religious Diversity in Muslim-majority States in Southeast Asia: Areas of Toleration and Conflict, edited by Bernhard Platzdasch and Johan Saravanamuttu, pp. 75-88. Sngapore: ISEAS.

The process of democratization that emerged in 1998 was seen as a highly positive break from an authoritarian and highly centralized recent past. Decentralization, democratization, and a liberal press, however, also opened up space for intense conflicts to emerge. Some of the voices that have gained prominence in the post-New Order era have been highly anti-democratic and illiberal. This casts a question mark over Indonesia's reputation for fostering a supposedly "tolerant Islam"...

A reading of the ongoing cases and controversies surrounding Ahmadi communities and Ahmadi faith is necessary in order to gain a deeper understanding of how public debates on Islam and religious freedom are changing and developing. This chapter draws on material from the mainstream liberal media as well as from texts that seek to condemn liberal thought. It explores some of the main ideas that are being circulated, critiqued, and debated concerning Ahmadiyah and the contestable legitimacy of the Ahmadi faith. I argue that such a reading will provide an insight into the range of views and perspectives on Ahmadiyah and freedom of religion. Does this multiplicity of voices indicate diversity and richness, or does it indicate a reluctance of some groups to understand and approach the religious other