Nina Mariani
Inter Religious Studies, ICRS Universitas Gadjah MadaE-mail: nina.mariani@yahoo.co.id
Abstract
This article examines conflicts and violence experienced by Ahmadiyah community in Indonesia after reformasi era. In spite of diversities among Muslims in Indonesia, Ahmadiyah (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) has been experiencing some forms of violence both from other Muslims and government. The number of violence has risen dramatically after the issuing second fatwa from Majelis Ulama Indonesia in 2005 and the Joint Ministerial Decree (SKB) on Ahmadiyah. Those forms of violence are issuing decree on banning Ahmadiyah, sealing the mosques and banning of doing religious activities, and mobbing the mosques and houses, including killing. Furthermore, this paper argues that Indonesia’s goverment does not take its responsibility to protect its people particularly from minorities groups, even some local governments also do violence towards Ahmadiyah community.
Artikel ini membahas konflik dan kekerasan yang dialami oleh komunitas Ahmadiyah di Indonesia setelah masa reformasi. Walaupun Muslim di Indonesia sangat beragam, Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengalami beberapa bentuk kekerasn baik dari Muslim yang lain maupun dari pemerintah. Jumlah kekerasna yang menimpa mereka meningkat tajam setelah dikeluarkannya fatwa sesat kedua dari MUI pada tahun 2005 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai Ahmadiyah. Berbagai bentuk kekerasan yang menimpa mereka yaitu pengeluaran peraturan pelarangan keberadaan Jemaat Ahmadiyah di berbagai provinsi, penyegelan masjid dan pelarangan melakukan aktifitas keagamaan, penyerangan masjid- masjid dan rumah-rumah warga Ahmadiyah, bahkan pembunuhan. Selain itu, pemerintah pusat sepertinya tidak melaksanakan kewajibannya untuk melindungi warganya, terutama dari kalangan minoritas bahkan beberapa pemerintah lokal justru melakukan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di daerahnya.
Keywords: Ahmadiyah; Conflict; Violence; Persecution; Government
No comments:
Post a Comment