Jalsah Salanah GAI, Perguruan PIRI, Yogyakarta

Jalsah Salanah/ Silaturahmi Keluarga Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), Perguruan PIRI, Yogyakarta, 24 Desember 2013.

Radikalisasi Pancasila di Bidang Agama

Koran Sindo, 3 Oktober 2013

Peneliti LIPI & Doktor Bidang Agama dari Universitas California, Santa Barbara

Istilah “radikalisasi” di tulisan ini mengacu pada pemikiran almarhum Kuntowijoyo (Kompas, 20 Februari 2001) yang menawarkan untuk: mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara; mengganti persepsi dari Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu; mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial; serta Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal.

Penjelasan Kuntowijoyo mengindikasikan bahwa sebetulnya apa yang ia maksudkan dengan istilah radikalisasi itu bisa juga diganti dengan istilah revitalisasi, restorasi, re-naisans, dan objektivikasi. Kendati demikian, semua istilah pengganti itu memang tidak bisa mencakup seluruh elemen yang dikandung dalam kata radikalisasi sebagaimana dikemukakan Kunto. Meski istilah ini membingungkan, kriteria-kriteria di atas cukup bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan radikalisasi.

 *** Dengan mengacu pada beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini, penulis sepakat dengan upaya radikalisasi Pancasila sebagaimana dipaparkan Kuntowijoyo itu. Pertama, pada tahun-tahun terakhir ini, terutama sejak Era Reformasi 1998, terdapat kecenderungan dari beberapa orang untuk kembali mempertentangkan antara Islam dan Pancasila atau loyalitas kepada agama dan loyalitaskepada negara. Ketaatan pada ideologi lain selain Islam, beberapa kelompok meyakini, bisa disebut sebagai pelanggaran terhadap Islam.

Kedua, beberapa peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang diciptakan belakangan ini terlihat tidak konsisten dengan nilainilai Pancasila. Yang paling mencolok terutama peraturan yang berkaitan dengan kelompok minoritas seperti Ahmadiyah. Ketiga, nilai utama yang dikandung Pancasila, menurut Soekarno, adalah gotong-royong. Sayangnya, nilai ini sepertinya sudah luntur di masyarakat. Misalnya, budaya antre di jalan raya sepertinya sudah tidak berlaku. Keamanan di Jakarta sangat bergantung pada satpam, sementara masyarakat tak mau saling membahu mengamankan daerahnya. Orang hanya mau membantu pada mereka yang seagama, sementara kelompok yang dituduh sesat, meski hidup miskin, tak diberi zakat pada Ramadan.

*** Tiga hal di atas di antaranya yang membuat radikalisasi Pancasila perlu segera direalisasikan. Persoalannya kemudian adalah ke arah mana kita mesti mengacu dalam kaitannya dengan pemahaman Pancasila yang benar? Pemahaman Pancasila seperti apa yang perlu diamalkan? Seringkali orang memandang bahwa pemahaman para pendiri negeri ini, terutama para perumus Pancasila seperti Soekarno dan Mohammad Hatta, adalah yang paling sah dan sempurna dalam menjelaskan nilai-nilai yang dikandung Pancasila.

Penafsiran yang dilakukan para perumus Pancasila memang harus tetap dijadikan acuan. Kendati demikian, perlu dicatat bahwa setiap orang itu hidup pada zamannya dan problemnya masing-masing. Secara prinsip, penjelasan Soekarno-Hatta ketika mengelaborasi Pancasila perlu dirujuk karena nilai historis di situ. Hanya, perlu digarisbawahi bahwa pemahaman mereka tak perlu dianggap yang paling sempurna dan otentitas itu tak mesti berada di titik awal sejarah Indonesia.

Sikap kritis ini perlu dilakukan untuk menghindari apa yang dikonsepsikan Mircea Eliade sebagai the myth of eternal return, sebuah keyakinan bahwa kita lemah dan buruk sementara orang-orang dahulu itu manusia terbaik. Contoh terbaik dalam bahasan ini adalah Ahmadiyah.

Meski dalam bukunya, Di Bawah Bendera Revolusi, Soekarno menulis satu bab yang berjudul “Tidak Pertjaja Bahwa Mirza Ghulam Ahmad Adalah Nabi”, di era Soekarno-lah pemerintah mengakui secara resmi (Keputusan Menteri Kehakiman RI No JA 5/23/13 13 Maret 1953) keberadaan organisasi Ahmadiyah di Indonesia. Hanya, era Soekarno pulalah yang melahirkan UU No 1/PNPS/1965. Meski memiliki konteks yang berbeda pada saat pengeluarannya, UU itu kini dipakai sebagai dasar hukum untuk membubarkan Ahmadiyah. Pada akhir kekuasaannya, ideologi Pancasila ini diubah sedemikian rupa untuk mendukung kekuasaan Soekarno.

 *** Selain perlunya radikalisasi penerapan Pancasila dan pencarian yang radikal terhadap interpretasi Pancasila yang sesuai dengan zaman sekarang, dalam kaitannya dengan radikalisasi ada satu hal lagi yang perlu dipikirkan yaitu pada substansi Pancasila itu sendiri. Meski Pancasila itu harus dianggap sakti, sila-sila Pancasila bukanlah tak memiliki ma-salah. Dalam kaitannya dengan agama, tentu sila pertama yang perlu dilihat.

Dalam banyak diskusi, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” jarang atau tidak pernah dipersoalkan. Banyak aktivis dan sarjana yang menganggap sila ini berkah bagi umat beragama. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan murni negara sekuler murni karena agama ditempatkan di sila pertama dari dasar negara. Kendati demikian, sila ini mengandung banyak persoalan sejak dilahirkan.

Di antaranya persoalan di urutan ke berapa dia harus ditempatkan dan bagaimana susunan kalimat yang tepat untuk sila ini. Dalam usulannya, Soekarno hanya menyebut “Ketuhanan”. Kubu Islam meminta tambahan tujuh kata “Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Kepada Pemeluknya”. Hasil akhir dari kompromi adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kata “Yang Maha Esa” dalam sila ini menunjukkan betapa kuat pengaruh Islam dan Kristen dalam penyusunan Pancasila.

Konsekuensi dari kata-kata tersebut, kelompok agama yang tuhannya tidak esa dikeluarkan dari agama yang diakui pada masa awal kemerdekaan. Karena memiliki konsep ketuhanan yang berbeda dari Islam dan Kristen, Hindu dan Buddha misalnya baru diakui sebagai agama di Departemen Agama pada 1950-an. Itu pun terjadi setelah umat Hindu menetapkan “Sang Hyang Widi” yang sebelumnya tak terlalu sentral dalam agama ini sebagai perwujudan Tuhan Yang Maha Esa.

Sementara agama Buddha harus menyepakati untuk menganggap tokoh Adi Buddha, nama yang diambil dari teks Jawa Kuno, sebagai Tuhan Yang Esa (Howell 2005, 478). Ini belum lagi kalau dilihat kondisi para penganut agama lokal. Keyakinan mereka tak dianggap sebagai agama karena konsepsi keagamaan mereka berbeda dari agama Semit yang memiliki nabi dan kitab suci.

Kesimpulannya, dalam kaitannya dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan dalam upaya radikalisasi Pancasila, t iga hal yang perlu mendapat perhatian oleh bangsa Indonesia saat ini yaitu penerapan Pancasila, penafsiran Pancasila, dan pembacaan secara kritis terhadap Pancasila. Dengan melihat Pancasila dengan tiga perspektif itu, kesaktian Pancasila tidak hanya muncul sebagai simbol, tapi juga menjadi lebih nyata dan kritis. 

AHMAD NAJIB BURHANI 

http://www.koran-sindo.com/node/334493

Kesan dan pesan untuk “Peace Symposium” di Singapura dan Mulaqat dengan Khalifah Ahmadiyah

Oleh Ahmad Najib Burhani, Ph.D.

(Maarif Institute dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Sejak saya mulai menulis disertasi di University of California, Santa Barbara (UCSB) tentang Ahmadiyah pada awal tahun 2011 yang lalu, saya selalu berharap untuk bisa bertemu dengan dengan Khalifah Ahmadiyah, Mirza Masroor Ahmad. Harapan itu baru terwujud beberapa minggu setelah saya menyelesaikan disertasi dan secara resmi menjadi doktor dalam kajian agama. Saya sangat bersyukur diundang hadir ke Peace Symposium, shalat jum’at bersama Huzur, dan berbialog langsung dengan Huzur di Singapura.

Ada tiga kegiatan utama yang saya ikut dengan penuh perhatian selama berada di Singapura, yaitu: 1) Peace Symposium pada hari Kamis (26/9), 2) Mendengarkan secara langsung khutbah Jum’ah yang disampaikan Huzur dan Sholat Jum’ah yang diimami Huzur pada hari Jum’at (27/9), dan 3) Mulaqat atau bertemu langsung dan berdialog dengan Huzur pada hari Sabtu (28/9).

Meski saya bukan seorang Ahmadi, namun saya bisa merasakan kharisma dari Hadrat Mirza Masroor Ahmad. Kharisma itulah yang saya lihat mampu menyatukan pengikut Ahmadiyah di seluruh dunia, memperkokoh keberadaan Ahmadiyah sebagai organisasi keagamaan di dalam Islam, dan membangun ketaatan beragama yang luar biasa bagi pengikut gerakan ini. Jika dibandingkan antara kharisma Huzur dengan kharisma ulama NU (Nahdlatul Ulama) yang paling khos sekalipun, maka kharisma Huzur akan terlihat jauh lebih tinggi.

Hal lain yang cukup mengesankan saya adalah upaya Ahmadiyah untuk menunjukkan keindahan Islam, keberagamaan yang penuh disiplin, dan pengorbanan materi demi agama. Tentang keindahan dan kedamaian Islam ini, misalnya, ditekankan berkali-kali oleh khalifah dalam khutbah Jum’at dan Mulaqat. Meski Ahmadiyah mendapat tekanan dan serangan dimana-mana, mereka diminta tetap menunjukkan semangat “love for all and hatred for none”. Slogan ini pun bisa ditemukan hampir di seluruh tempat pada acara symposium ini. Kecintaan orang-orang Ahmadiyah kepada khalifah dan semangat mereka berkorban demi agama ditunjukkan dengan berbondong-bondongnya mereka ke Singapura untuk menghadiri acara ini. Sementara kedisiplinan ditunjukkan dalam acara-acara dan dalam mengatur seluruh peserta yang hadir di symposium ini.

Terakhir, kesediaan khalifah untuk berdialog dengan kami adalah cukup memuaskan dan membahagiakan. Meski tak semua pertanyaan saya menemukan jawaban seperti yang saya harapkan, seperti mengenai

family life dari Huzur, namun secara umum apa yang ditanyakan oleh peserta yang hadir mendapat jawaban yang jelas. Meski beberapa pertanyaan cukup sensitif, Huzur bersedia memberikan jawaban dengan dingin. Pertanyaan yang cukup sensitif itu diantaranya adalah tentang sistem khilafah di Ahmadiyah, reformasi keagamaan di gerakan ini, dan kema’shuman (infallible) khalifah. Secara singkat, Huzur menegaskan bahwa sistem khilafah itu berbeda dari demokrasi karena khilafah hanya untuk urusan agama. Tentang reformasi keagamaan di Ahmadiyah, Huzur mengatakan bahwa apa yang diajarkan oleh Ahmadiyah adalah ajaran dari Allah dan Rasulullah dan kerena itu visi ini tak perlu di reformasi. Huzur menegaskan bahwa jika Ahmadiyah itu harus berubah, maka itu menunjukkan bahwa “we fear more to people than to Allah”. Tentang kema’shuman khalifah, Huzur menggarisbawahi bahwa ma’shum itu hanya berlaku untuk Nabi, bukan orang lain.

Diaspora: Pulang Kampung Membela Kelompok Minoritas

Penulis: Melki Pangaribuan

07:46 WIB | Selasa, 20 Agustus 2013

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kementerian Luar Negeri Indonesia kembali menyelenggarakan Congress of Indonesia Diaspora (CID) atau Kongres Diaspora Indonesia dengan tema Pulang Kampung, yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 20 Agustus 2013, bertempat di Jakarta Convention Center.

Salah satu peserta CID, Ahmad Najib Burhani, ketika dihubungi satuharapan.com melalui e-mail mengatakan bahwa alasan terpenting yang mendorong dirinya pulang ke Indonesia adalah ingin berkontribusi membangun dan memperbaiki keadaan di Indonesia yang lebih baik. Ia ingin membela hak-hak kelompok minoritas. 

"Saya akan terlibat dalam perjuangan membela hak-hak kelompok minoritas, memperjuangkan nasib mereka, dan berusaha menunjukkan bahwa salah satu bukti demokrasi adalah perlindungan terhadap minoritas dan pencegahan terhadap tirani mayoritas," kata Ahmad Najib Burhani, anggota IDN (Indonesian Diaspora Network). Ia memutuskan pulang kampung ke Indonesia setelah tujuh tahun menimba ilmu di Inggris dan Amerika Serikat.

Menurut Ahmad Najib Burhani, membela kelompok minoritas perlu difokuskan karena kelompok minoritas di Indonesia itu sangat beragam. "Ada kelompok minoritas agama, suku, ras, bahasa, dan seterusnya. Banyak dari mereka yang saat ini perlu diperhatikan dan dibela. Namun secara akademik, saya tak bisa mempelajari semuanya secara mendalam," kata peneliti yang menulis disertasi berjudul, When Muslims are not Muslims: The Ahmadiyya Community and the Discourse on Heresy in Indonesia.

Selanjutnya ia menambahkan bahwa dirinya lebih fokus kepada kelompok minoritas agama dalam Islam atau pecahan dari Islam yang saat ini sering menjadi korban standarisasi tafsir Islam. "Selain Ahmadiyah dan Syiah, kelompok lain dalam kategori ini adalah Wetu Telu, Samin, dan sebagainya," kata suami Tuti Alawiyah Burhani. Belum lama ini ia memperoleh penghargaan The Professor Charles Wendell Memorial Award dari UCSB atas prestasinya dalam Studi Islam dan Kajian Timur Tengah.

Konteks Indonesia

Selain itu, Ahmad Najib Burhani menilai bahwa dengan naik dan berkembangnya gerakan Islam konservatif yang menekankan pada upaya menyeragamkan Islam di seluruh dunia, maka kelompok Islam yang memiliki pemahaman atau praktik yang berbeda justru sering menjadi korban atau dikucilkan. Ini juga terjadi di Indonesia.

"Tak jarang mereka dituduh sesat. Dan, jika negara tak mampu melindungi, mereka sering menjadi sasaran penyerangan. Tuduhan ini sering memiliki dampak tragis, seperti yang terjadi pada kasus Ahmadiyah dan Syiah," kata peneliti yang bekerja di Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan, LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) ini. 

Menurut dia, yang terjadi di Indonesia saat ini adalah pengkhianatan terhadap demokrasi atau bisa disebut demokrasi superficial. "Mengapa? Karena, negara tidak berperan sebagai pelindung warga minoritas. Kelompok Syiah dan Ahmadiyah sering disesatkan dan diserang dan negara seakan mendiamkannya," kata Ahmad Najib Burhani. 

"Negara sekuler mestinya berada dalam posisi melihat seluruh pemahaman agama sebagai setara. Negara tidak dalam posisi menjadi hakim untuk urusan teologi. Yang terjadi di Indonesia saat ini adalah pemihakan negara kepada tafsir tertentu dan serta ikut menyesatkan paham lain." kata ayah dua anak ini menerangkan. Ia melanjutkan, "Kasus SKB tentang Ahmadiyah tahun 2008 adalah contohnya."

Menurut dia, pembelaan terhadap kelompok agama minoritas bukan karena benar atau salahnya pemahaman itu, tetapi lebih kepada perlindungan hak mereka beribadah dan berkeyakinan dan pencegahan terhadap penyerangan kepada mereka yang berbeda. "Kalau yang mayoritas menyerang minoritas, ketika yang minoritas berubah jadi mayoritas, hal yang sama akan terjadi. Ini akan menghancurkan kemanusiaan. Pendeknya, pembelaan terhadap minoritas ini lebih karena prinsip kemanusiaan," kata pakar kajian Islam Timur Tengah ini.

"Dalam kaitannya dengan politik, sebetulnya membela minoritas itu terlihat tak menguntungkan karena suara mereka kecil dalam pemilu. Maka, tak heran jika banyak para politisi enggan membela nasib minoritas," katanya. "Tetapi, sesungguhnya esensi demokrasi terletak, diantaranya, pada cara negara melindungi kelompok minoritas. Demokrasi diciptakan antara lain agar tak terjadi tirani mayoritas. Karena itu, tes apakah demokrasi di suatu negara telah berjalan baik adalah tingkat perlindungan terhadap minoritas di negara itu," kata dia menambahkan.

Selanjutnya, Ahmad Najib Burhani memandang minoritas dalam konteks Islam melalui Sabda Nabi Muhammad. Ini sangat relevan dengan prinsip demokrasi yang menghindari tirani mayoritas. "Tes terhadap pemahaman keislaman yang benar adalah juga terlihat dari cara seorang Muslim memperlakukan minoritas. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad berkata, 'Bukanlah bagian dari umatku jika ada kelompok mayoritas atau kuat tapi tak menyayangi minoritas atau lemah. Dan, juga bukan bagian dari umatku jika ada kelompok minoritas, tetapi tak hormat kepada mayoritas," kata aktivis Muhammadiyah ini.

http://satuharapan.com/content/read/diaspora-pulang-kampung-membela-kelompok-minoritas/

Silang Paham tentang Minoritas

Penulis: Ahmad Suaedy

12:21 WIB | Rabu, 12 Juni 2013

SATUHARAPAN.COM - Pasca pemberian World Statesman Award oleh Appeal of Conscience Foundation (ACF) di New York kepada presiden SBY 30 Mei yang lalu masih menyisakan silang paham tentang arti minoritas, antara SBY dan mereka yang mendukung pemberian award tersebut dengan mereka yang mengeritiknya. Franz Margnis-Suseno, SJ adalah salah satu yang mengeritik keras dengan mengirim surat protes langsung kepada ACF.

Sementara presiden SBY dan para pendukungnya menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga harmoni dan perlindungan terhadap minoritas, meskipun mengakui masih banyak pekerjaan rumah, para pengeritiknya menganggap preisden SBY sangat sedikit, untuk tidak dikatakan abai, terhadap nasib minoritas. Tulisan ini akan mencoba mencari titik di mana akar silang paham tersebut.

Definisi minoritas
Akar silang paham itu tampaknya bermula dari definisi tentang minoritas. Dalam perspektif SBY, minoritas hanya dilihat dari sisi jumlah dan formal negara. Maka wajar jika dalam pidato saat menerima award tersebut SBY menyebut agama-agama formal di Indonesia dan kepercayaan lainnya. SBY juga menghitung jumlah rumah ibadah agama-agama formal, sembari tidak lupa menyebut secara eksplisit bahwa jumlah gereja di Indonesia “lebih banyak dari Inggris Raya maupun Jerman.”

Dengan penyebutan tersebut SBY hendak mengatakan bahwa minoritas di Indonesia terlayani dengan baik. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Dipo Alam sebagai pendukung, melalui akun twitternya, menjawab kritik Magnis dengan menulis:  "Masalah khilafiyah antar umat Islam di Indonesia begitu banyak, jangan dibesarkan oleh yang non-Muslim, seolah simpati minoritas diabaikan." (Tempo.co 22/5/13).

Dalam perspektif SBY tersebut, Syiah di Sampang, Ahmadiyah di berbagai daerah yang terdiskriminasi serta Parmalim di Sumatera Utara, misalnya, tidak dimasukkan ke dalam kategori minoritas. Karena Syiah dan Ahmadiyah menjadi bagian dari Islam yang mayoritas, dan jika Islam sudah dilayani, lalu mengapa harus memperhatikan mereka yang justru menyimpang dari mayoritasnya sendiri. Demikian juga Parmalim yang terpinggirkan oleh sikap gereja tertentu di Sumatera Utara. Jika Kristen sebagai minoritas sudah terlayani, mengapa harus memperhatikan Parmalim yang menyimpang dari Kristen itu sendiri.

Minoritas terlayani dan terdiskriminasi
Hans van Amersfoort dalam bukunya “’Minority’ as a Sociological Concept” (2010), misalnya, memberikan beberapa ciri minoritas yang tidak hanya dari segi jumlah. Di antaranya adalah anggotanya tidak diuntungkan dalam suatu sistem masyarakat dan negara sebagai akibat dari tindakan diskriminasi terhadap mereka; mereka merasa memiliki kekhasan daripada mayoritas dan rasa kepemilikan bersama suatu tradisi dan bersifat turun temurun; memandang dirinya sebagai “yang lain” dari kelompok mayoritas.

SBY maupun pendukungnya, dengan demikian, sedang menyebut minoritas yang merasa nyaman dan terlayani dan mengabaikan minoritas yang tertindas dan terdiskriminasi. Sedangkan para pengeritiknya, termasuk Romo Magnis, sedang menyebut minoritas yang tidak terlayani dan bahkan terdiskriminasi. Karena itu, Romo Magnis justru menyebut Syiah dan Ahmadiyah, dan tidak menyebut Katolik, agama yang dia peluk, karena dalam konteks ini tidak sedang tertindas dan terdiskriminasi.

Sudah waktunya pemerintah dan presiden SBY menempatkan minoritas dalam perspektif kewarganegaraan dan hak asasi manusia jika ingin merealisasikan janji dalam pidatonya: “Kami  tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok manapun dengan mengatasnamakan agama.“ Mari kita tunggu!

Penulis adalah Koordinator Abdurrahman Wahid Centre for Inter-Faith Dialogue and Peace-Universitas Indonesia (AW Centre-UI)

From: http://satuharapan.com/content/read/silang-paham-tentang-minoritas/

Nabi Muhammad SAW Ajarkan Prinsip Demokrasi yang Menghindari Tirani Mayoritas

Penulis: Melki Pangaribuan

Satu Harapan, 12:21 WIB | Selasa, 06 Agustus 2013

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pakar comparative religions within a single religious tradition (Islam) dan kajian tentang “konsep, teori, dan praktek heresy”, Ahmad Najib Burhani, mengatakan bahwa negara telah mengambil posisi tertentu dalam keyakinan keagamaan, bukan lagi pada posisi netral. Hal ini bertolak belakang dengan kehidupan berdemokrasi, yang saat ini tengah dibangun di Indonesia.

“Demokrasi diciptakan antara lain agar tak terjadi apa yang disebut dengan tirani mayoritas,” kata Najib kepada Satuharapan.com melalui surat elektronik yang dikirimnya pada hari Minggu (4/8), langsung dari Amerika Serikat.

Ada sejumlah pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan studi tentang kelompok minoritas keagamaan dalam Islam atau pecahan dari Islam. Berikut ini petikan wawancara dengan salah satu peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  (LIPI) ini.

Siapakah yang dimaksud kelompok minoritas dalam penelitian Anda?

Mengenai definisi minoritas ini, umumnya para sarjana sepakat dengan definisi yang diberikan oleh Francesco Capotorti, mantan pakar di the UN Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities (Memisoglu 2007, 4; Ghanea 2012, 4). Menurut Capotorti, yang disebut minoritas adalah, “a group, numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-dominant position, whose members – being nationals of the State – possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or language” (Ghanea 2012, 4-5).

Mengikuti definisi dari Capotorti tersebut, maka dalam konteks Indonesia, yang disebut dengan agama minoritas tidak hanya merujuk kepada institusi yang menyatakan dirinya sebagai agama dengan jumlah pemeluk yang kecil seperti Madraisme, Permalim, Tolotang, Petuntung, Perbegu, Aluk To Dolo, dan Kaharingan, namun juga merujuk kepada komunitas-komunitas keagamaan kecil dalam agama besar seperti Shi‘ah dan Ahmadiyah di tengah komunitas Sunni Islam. Tentu saja untuk konteks Indonesia, agama selain Islam juga masuk dalam kategori minoritas.

Nasib kelompok minoritas keagamaan ini belakangan ini cukup menyedihkan. Karena itu butuh perhatian dan kepedulian khusus. Dalam konteks politik, kelompok minoritas tak terlalu berpengaruh dalam pemenangan calon gubernur atau presiden. Tapi esensi dari demokrasi sesungguhnya terletak, di antaranya, pada bagaimana seorang pemimpin yang terpilih dengan suara terbanyak itu melindungi kelompok minoritas. Demokrasi diciptakan antara lain agar tak terjadi apa yang disebut dengan tirani mayoritas. Karena itu, tes apakah demokrasi di suatu negara telah berjalan baik adalah bagaimana perlindungan terhadap minoritas di negara itu. Dalam konteks Islam, tes keislaman yang benar juga bagaimana seorang Muslim itu memperlakukan minoritas. Dalam sebuah sabdanya, Nabi Muhammad berkata, “Bukanlah bagian dari umatku jika ada kelompok mayoritas atau kuat tapi tak menyayangi minoritas atau lemah. Dan juga bukan bagian dari umatku jika ada kelompok minoritas tapi tak hormat kepada mayoritas.”  Sabda ini sangat relevan dengan prinsip demokrasi yang menghindari tirani mayoritas.

Bagaimana nasib kelompok minoritas itu?

Dalam kasus Ahmadiyah, misalnya, keyakinan Ahmadiyah bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dianggap menodai Islam yang meyakini tiadanya nabi setelah Nabi Muhammad. Untuk melindungi ‘kesucian’ agama Islam, Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri lantas mengeluarkan lantas mengeluarkan Keputusan Bersama (SKB) tahun 2008 tentang Peringantan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Intinya, SKB ini melarang warga Ahmadiyah menjalankan dan menyebarkan ajaran agama yang mereka anut.

SKB di atas justru menyulut munculnya beragama tindak intoleransi terhadap pengikut Ahmadiyah. Berdasarkan catatan Setara Institute, Ahmadiyah menjadi korban tindakan intoleransi lebih besar dari kelompok minoritas lain pada tahun 2008 dan tahun-tahun setelah itu. Dari 265 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia pada 2008, 193 peristiwa menimpa Ahmadiyah (Hasani dan Naipospos 2011, 1). Beberapa tokoh Islam meminta kepada pengikut Ahmadiyah untuk memilih antara kembali ke Islam versi mereka atau mendirikan agama baru. Dua pilihan yang mustahil dilakukan oleh pengikut Ahmadiyah yang taat. Ini adalah perpindahan agama secara paksa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam. Perpindahannya bukan dari luar Islam ke Islam, tapi dari Islam ke luar Islam oleh tokoh-tokoh Islam sendiri.

Nasib yang plaing menyedihkan tentu saja terjadi di Asrama Transito, Mataram dan Cikeusik, Banten. Di Asrama Transito, sekitar 140 warga Ahmadiyah harus hidup seperti stateless people sejak tahun 2006 ketika mereka diserang, rumahnya dihancurkan, harta-bendanya dijarah, dan kemudian mereka diusir dari desanya. Mereka telah mengalami pengusiran berkali-kali dan setiap kali ingin kembali ke desa asalnya, mereka selalu diusir kembali. Di desa Umbulan, Cikeusik tiga warga Ahmadiyah dibunuh secara sadis ketika terjadi penyerangan terhadap rumah misi di sana pada awal 2011. Pembunuhan ini sangat sadis karena korban ditelanjangi, dipukuli dengan benda tumpul hingga meninggal. Dan bahkan, ketika korban sudah terlihat tak bernyawa pun, para penyerang masih mengekspresikan kebenciannya dengan terus melempari dengan batu dan menginjak-injak tubuh korban.

Mengapa kelompok seperti Ahmadiyah, Ismai’ili, Baha’i, Druze sering mengalami perlakukan lebih buruk dari non-Muslim di negara seperti Indonesia, Pakistan, Iran, dan Mesir?

Karena mereka dianggap tidak memiliki posisi keagamaan yang jelas. Mereka tidak bisa dikategorikan sebagai ahlul kitab yang memiliki tempat tertentu dalam teologi Islam dan harus dilindungi dalam pemahaman Islam lama. Mereka juga tidak bisa dikategorikan sama dengan mainstream umat Islam. Posisi mereka sering dianggap berada diantara Muslim dan non-Muslim. Konsekuensinya, hak-hak mereka sebagai orang Islam tidak diberikan dan hak-hak mereka sebagai non-Muslim masih ditahan hingga mereka mengakui sebagai non-Muslim. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum dalam pemahaman kelompok Islam garis keras. Sosiologi tentang heresi dengan jelas menjelaskan tentang posisi kelompok yang sering dituduh sebagai heretik. Contoh yang sering saya pakai adalah tentang perceraian suami istri. Ketika terjadi perceraian yang tidak baik, maka suami atau istri itu sering melampiaskan kebeciannnya kepada bekas suami atau istrinya secara berlebihan. Kebenciannya kepada bekas suami atau istrinya itu jauh melebihi orang asing.

Apa yang saya tulis dalam disertasi saya yang berjudul When Muslims are not Muslims: The Ahmadiyya Community and the Discourse on Heresy in Indonesia adalah berusaha menganalisa tentang mereka yang identitas keagamaanya sering dianggap berada dalam posisi antara (liminal status) dengan menjadikan Ahmadiyah sebagai contoh utama. Ada tiga pendekatan utama yang saya pakai dalam disertasi ini. Pertama, saya melihat Ahmadiyah secara teologis: Bagaimana atau dimana posisi Ahmadiyah dalam pemahaman fiqh Islam klasik dan juga fatwa-fatwa kontemporer. Kedua, saya melihat secara sosiologis tentang posisi kelompok yang disebut heretik pada masyarakat beragama di Indonesia. Terakhir, saya melihat Ahmadiyah dengan pendekatan political-theology dengan terutama memakai perspektif dari Giorgio Agamben tentang homo sacer. Yang dimaksud dengan homo sacer disini bukanlah orang suci yang seperti umumnya dipahami. Konsep ini mengacu kepada mereka yang berada dalam posisi antara bisa dibunuh oleh siapapun dan pelakukan tak akan dihukum. Dalam konteks Ahmadiyah, posisi mereka itu sering dianggap antara orang suci dan orang yang ditabukan; mereka dianggap sebagai kelompok yang dekat dengan Tuhan dalam kelompoknya sendiri, tapi dianggap menjijikan oleh kelompok Muslim di luar mereka.

Sejauh mana Anda melihat fenomena keagamana bagi umat Islam (secara khusus) dan relasinya dalam umat beragama lain (Kristiani, misalnya), atau bagaimana relasi kelompok keagamaan-keagamaan di Amerika pasca 12 tahun tragedi WTC? Dan juga pasca wafatnya Osama bin Laden?

Bisa dikatakan bahwa meningkatnya kebencian kepada mereka yang berbeda, meningkatnya konservatisme keagamaan adalah fenomena global. Ini tidak hanya terjadi di negara Muslim, tapi juga di negara Kristen, Hindu, Buddha, dan negara sekuler. Peristiwa 11 September 2001 hanya satu simbol semakin meningkatnya konservatisme dan radikalisme ini. Banyak orang mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah “the last breath of religion before its permanent death” atau nafas terakhir dari agama sebelum ia mengalami kematian total. Namun banyak juga yang menyebut ini sebagai perlawanan terhadap sekularsime yang ternyata tak bisa memenuhi janji-janjinya untuk menenteramkan dan mensejahterakan umat manusia. Namun saya melihat fenomena ini sebagai kebingunan dan kebimbangan umat manusia menghadapi perubahan yang cepat, dunia yang semakin plural, dan kaburnya hampir seluruh batas-batas norma tradisional yang sering dipegangi orang. Meningkatnya imigrasi, pernikahan sejenis, perubahan iklim, dan sejenisnya membuat manusia bingung mencari pegangan yang pasti.

Editor : Windrarto

http://satuharapan.com/content/read/nabi-muhammad-saw-ajarkan-prinsip-demokrasi-yang-menghindari-tirani-mayoritas/

Mempertegas Hak Zakat untuk Muallaf

Koran Sindo, 30 Agustus 2013
Oleh Ahmad Najib Burhani*

Dari delapan asnaf (kelompok yang berhak menerima zakat), satu kelompok yang sering dipermasalahkan haknya untuk menjadi penerima zakat adalah muallaf atau lengkapnya muallafati qulubuhum. Secara harfiah muallaf berarti orang yang dilunakkan (hatinya). Namun secara istilah, kata ini sering dimaknai sebagai mereka yang baru masuk Islam. Tulisan ini, pertama, ingin mempersoalan definisi umum dari muallaf dan, kedua, ingin mempertegas hak penerimaan zakat bagi kelompok yang disebut sebagai muallaf.

Pada zaman khalifah Umar bin Khattab, khalifah kedua pengganti Nabi Muhammad, zakat untuk muallaf ini ditiadakan. Alasan dari kebijakan ini adakah karena Umar berkeyakinan bahwa Islam sudah kuat dan tidak perlu lagi merayu orang lain untuk masuk Islam atau menjinakkan hati orang yang baru masuk Islam. Dalam konteks sekarang, golongan muallaf ini juga sering tak diberi zakat jika mereka berasal dari kelompok yang hidupnya sudah berada.

Jika kita mengikuti kategori asnaf yang dibuat oleh Amin Suma (Kamil 2003, 66), hak muallaf untuk menerima zakat itu sebetulnya setara dengan fakir, miskin, dan amil atau lembaga yang mendistribusikan zakat semisal LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BAZ (Badan Amil Zakat). Dalam kategori yang dibuat oleh Amin Suma itu, delapan asnaf yang disebut dalam Al-Qur’an itu bisa diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan awalan penyebutannya dalam Al-Qur’an (Q. 9:60; 60:8). Kelompok pertama adalah mereka yang berawalan “li” (untuk) dan kelompok kedua adalah mereka yang berawalan “fi” (dalam). Kelompok “li” terdiri dari fakir, miskin, amil, dan muallaf, sementara kelompok “fi” terdiri dari riqab (budak), gharim (orang yang terlilit hutang), musafir, dan sabilillah (untuk berjuang di jalan Allah). Pemberian harta zakat untuk kelompok kedua ini, menurut Suma, adalah tak sepenting kelompok pertama. Pemberian untuk mereka hanyalah untuk kemasalahatan saja, bukan sesuatu yang primer.

Jika kita setuju dengan pengkategorian menjadi dua kelompok itu, pertanyaannya adalah mengapa pemberian zakat untuk muallaf justru sering dipermasalahkah, bahkah oleh Umar bin Khattab sekalipun?

Untuk menjawab pertanyaan ini, sangat penting untuk melihat kembali definisi tentang muallaf. Apakah muallaf berarti orang yang baru masuk Islam sebagaimana yang sering dipahami saat ini? Ataukah ia bisa berarti non-Muslim yang berpotensi masuk Islam? Ataukah ia juga bisa berarti orang Muslim yang berpotensi keluar dari Islam karena persoalan ekonomi, politik, dan seterusnya? Ini sebetulnya isu sensitif dalam hubungan antar agama yang ketika dibuka di ruang publik seperti tulisan ini bisa menyinggung perasaan orang yang berbeda agama. Namun tulisan ini bertujuan positif untuk membuka aspek humanisme dari Islam dan karena itu dengan sengaja mendiskusikan isu sensitif ini di ruang publik.

Seperti disebut di atas, meski secara terminologi yang biasa dipahami muallaf berarti orang yang baru masuk Islam, tapi secara bahasa makna muallaf adalah orang yang dilunakkan atau dirayu atau dijinakkan (hatinya). Dalam konteks harfiah ini maka non-Muslim yang berpotensi masuk Islam dan orang Islam yang berpotensi keluar dari Islam adalah masuk dalam kategori muallaf. Bahkan dalam definisi yang dibuat oleh Yusuf al-Qaradhawi, yang dimaksud muallaf adalah “kaum Muslim yang digoda oleh kaum kafir agar masuk dalam kekuasaannya atau masuk agamanya dan pemerintahan non-Muslim yang kemungkinan dapat berafiliasi dengan barisan kaum Muslim” (Kamil 2003, 61).

Apa yang dipaparkan oleh al-Qaradhawi itu menunjukkan bahwa makna muallaf lebih luas dari sekadar mereka yang baru masuk Islam. Dalam konteks yang lebih kongkrit di masyarakat Indonesia sekarang, pertanyaannya adalah, jika kita berpikir sektarian, apakah orang-orang Syi’ah yang terusir dari rumah dan kampung halamannya di Sampang, Madura, dan orang-orang Ahmadiyah yang lebih dari tujuh tahun tinggal di Asrama Transito, Mataram, bisa dikategorikan sebagai muallaf (orang yang perlu dirayu hatinya) dan berhak menerima zakat? Mereka jelas masuk kategori fakir dan miskin, tapi lembaga-lembaga zakat di Indonesia, baik LAZ maupun BAZ, enggan memberikan harta zakat ke mereka karena dianggap orang sesat. Bagaimana kalau cara berpikirnya dibalik; mereka bukan orang sesat, tapi orang yang perlu dirayu hatinya atau dianggap sebagai muallaf?

Menurut penuturan orang-orang Ahmadiyah di Transito setahun yang lalu, ketika penulis berkunjung ke sana, semua fakir miskin di Mataram mendapatkan pembagian zakat, kecuali para penghuni Asrama Transito ini. Jika menengok ayat tentang zakat, definisi tentang fakir-miskin di ayat itu bersifat umum, tidak dipersempit berdasarkan agamanya. Siapapun dan dari agama apapun yang masuk kategori fakir miskin maka mereka berhak menerima zakat. Pemahaman seperti ini juga yang dipahami oleh Yusuf al-Qaradhawi dengan mengacu kepada beberapa pendapat ulama seperti Ibn Sirin, Ikrimah, Jabir Ibn Zaid, dan sebagainya (Kamil 2003, 60). Jika toh masyarakat di sekitar Sampang dan Transito menganggap zakat hanya untuk orang Islam, mengapa tidak dicoba berpikir bahwa orang Syiah dan Ahmadiyah bisa masuk dalam kategori orang yang perlu dilunakkan hatinya tentang Islam dan karena itu perlu dibantu dengan harta zakat?

Jawaban yang berkembang di masyarakat dan disampaikan oleh beberapa ulama dalam menanggapi persoalan ini ternyata berbeda dari asumsi-asumsi di atas. Rumor yang berkembang, orang Ahmadiyah di Transito itu meskipun terlihat miskin namun sebetulnya mereka itu kaya. Mereka memiliki kekayaan dalam lembaga Ahmadiyah yang berpusat di London dan mereka sudah mendapat bantuan material dari lembaganya. Jadi mereka tak perlu menerima zakat lagi. Logika ini tentu sulit diterima mengingat fakir miskin itu lebih dilihat sebagai individu, bukan pada organisasi. Apakah jika ada warga Muhammadiyah yang miskin lantas dia tak berhak menerima zakat hanya karena ada anggapan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang kaya? Tentu saja tidak. Fakir-miskin itu tetap harus menerima zakat apapun afiliasi organisasinya.

Argumen lain yang dipakai untuk menolak pemberian zakat kepada orang Ahmadiyah dan Syiah adalah karena masih banyak orang Islam (Sunni) yang fakir-miskin. Jadi, mereka harus didahulukan sebelum berpikir tentang orang lain. Cara berpikir seperti ini adalah rasial dan diskriminatif, hanya mau menolong orang lain jika mereka seagama. Ini sama dengan cerita umum tentang orang yang mengalami kecelakaan di jalan raya. Ketika melihat orang mengalami kecelakaan, orang yang diskriminatif akan bertanya dulu tentang agama orang yang mengalami kecelakaan. “Apakah anda Muslim? Jika anda Muslim, maka akan saya tolong. Tapi jika anda non-Muslim, maka akan saya biarkan.” Tentu ini adalah cara berpikir yang tidak bijaksana dan jauh dari semangat Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Namun sebetulnya cara berpikir bahwa orang Ahmadiyah dan Syiah sebagai muallaf juga problematik. Cara berpikir seperti ini mengindikasikan bahwa bantuan yang diberikan tidaklah tulus. Ia hanya bertujuan agar penerimanya pindah agama. Dan umat Islam Indonesia perlu belajar dari kemarahannya sendiri ketika melihat orang-orang Islam berpindah agama hanya karena diberikan indomie oleh misionaris agama lain. Jadi, sebetulnya bantuan, zakat, dan kegiatan humanitarianisme itu harus ikhlas dan universal, tanpa pandang agama. Namun daripada tidak memberikan sama sekali kepada orang Ahmadiyah dan Syiah yang menjadi fakir-miskin, maka memasukkan mereka sebagai kategori muallaf adalah langkah yang perlu dipertimbangkan.

-oo0oo-

*Aktivis Muhammadiyah & Doktor dari Univ. Califonia, Santa Barbara.

http://www.koran-sindo.com/node/319664